Jakarta – Majalahcsr. Kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan sosial masih menjadi hal mewah di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, di daerah pinggiran pun menjadi sesuatu yang masih tidak bisa dihindarkan.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa kemiskinan di daerah Indonesia Timur dimana dirinya sering terjun langsung untuk meninjau masih banyak. Pemerintah juga tidak bisa memberikan bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) ataupun bantuan non tunai lainnya.
Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mempunyai Kartu Keluarga (KK) (unregistered people). Sedemikian miskinnya, sehingga untuk mengurus KK pun mereka tidak sanggup.
Khofifah menghimbau agar dunia usaha, dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya ikut membantu memetakan daerah-daerah yang masih sulit seperti yang telah dijelaskan.
“Kalau memungkinkan, apakah bisa jika satu korporasi menjadi orang tua asuh di suatu daerah untuk memastikan bahwa daerah tersebut akan bisa setidaknya mendapatkan KK untuk KTP bagi unregistered people,” ujarnya dalam Temu Nasional Dunia Usaha dan Filantropi, Optimalisasi Peran Dunia Usaha dan Filantropi dalam Penanggulanan Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan Sosial di Jakarta, kamis (26/10).
Pemerintah tentu ingin sekali mengatasi persoalan ini. Kemiskinan yang saat ini berada pada angka 10%, ditargetkan turun 7-8%, penganggguran di angka 5,3%, ditargetkan turun menjadi 4-5%.
“Yang sangat penting adalah membangun dari pinggiran, meningkatkan kualitas manusia, menggerakkan ekonomi domestik. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Watimpres, Prof. Dr. Sri Adiningsih dalam acara yang sama.
Kabar gembiranya, menurut laporan United Nation, nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenuhi semua unsur yang ada di SDGs. Sehingga jika Indonesia melaksanakan nawacita, otomatis Indonesia juga dapat memenuhi flatform yang ada di SDGs.
Ketua Forum CSR Kesos, GKR. Mangkubumi mengatakan, tujuan diadakannya acara ini adalah untuk berbagi pengalaman diantara dunia usaha dan pemerintah. Ide acara ini sendiri berasal dari Ketua Watimpres untuk membangun kegiatan csr yang besar dan masif.
“Bukan hanya memenuhi kewajiban dan kepantasan, namun sistematis dan terukur,” jelas Mangkubumi.
Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan seperti ini bukan hanya tugas negara, melainkan juga dari dunia usaha. Salah satu pelaku usaha dari Korea Selatan bahkan telah menyatakan komitmennya dengan memberi hibah 200 unit komputer dan laptop yang akan diserahkan ke panti asuhan, karang taruna dan lainnya yang membutuhkan.
Selain itu, hasil dari acara ini akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai bentuk dukungan dunia usaha bagi Indonesia dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan sosial. Sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk mencapai SDGs.
