MajalahCSR.id – Kesadaran pentingnya pengelolaan sampah yang diterapkan secara formal kini mulai diperjelas. Pemerintah melalui Kemennterian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Senin (15/3/2021) meresmikan program pengelolaan sampah melalui pendirian Sekolah Sampah Nusantara, yang bertempat di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mountrash Avatar Indonesia, Menko Maritim dan Investasi, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga Buperta Cibubur. Dalam sambutannya, Ketua Komite Sekolah Sampah Nusantara, Pramu Risanto, mengungkapkan, dalam rangka memperingati Hari sampah Nasional, pihaknya bermaksud berkontribusi langsung (soal penanganan sampah) melalui pendirian Sekolah Sampah Nusantara.
“Harapannya mampu merevolusi mental anak bangsa dalam olah pilah sampah yang hingga saat ini harus terus kita lakukan,” cetus Pramu dalam orasi secara virtual. Sampah, menurut Pramu, akan terus ada seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang juga terus terjadi. Untuk itulah perlu dilakukan tata kelola sampah yang baik dan sistem pengelolaan yang terstruktur.
Pramu mengharapkan permasalahan sampah sudah mulai bisa diatasi pada 2025 mendatang. Dia menegaskan, penyelesaian soal sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab bersama, dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk turut dalam pengelolaan sampah ini.
Peluncuran Sekolah Sampah Nusantara di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, yang Dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, Senin (15/3/2021). Foto : KLHK
“Oleh karena itu kita harus menjadi partner pemerintah dalam pengelolaan tersebut,” himbaunya. Pihaknya pun mengajak seluruh elemen masyakarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendidik generasi penerus bangsa agar bisa peduli terhadap sampah melalui Sekolah Sampah Nusantara yang akan dikembangkan di seluruh Nusantara.
‘Semoga dengan didirikannya Sekolah Sampah Nusantara, bisa menjawab tantangan di masa depan, yang tidak hanya mengedukasi peserta didiknya, melainkan juga yang lebih penting dapat mengubah perilaku,” harap Pramu yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pramuka.
“Pemerintah, dunia usaha, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, serta tokoh agamaharus terus kita libatkan dalam melakukan aksi bersama pengelolaan sampah, sehingga bisa menjadi aksi yang besar dan massif, yaitu melalui aksi yang berorientasi pada upaya pemanfaatan sampah menjadi sumber daya yang melahirkan aksi sirkular ekonomi yang menjadikan Indonesia bersih, mandiri, dan bermartabat,” paparnya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang diwakili Koordinator Bidang Peserta Didik, Rika Rismayanti, dalam sambutannya menyebutkan, pihaknya berharap melalui Sekolah Sampah Nusantara dapat memetik pengalaman dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mewujudkan merdeka belajar, dan membentuk karakter pelajar Pancasila.
“Tujuan merdeka belajar adalah pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui cara mereka belajar, Kemendikbud ingin menciptakan SDM unggul yang dinamakan pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” terang Rika.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diwakili Wakil Menteri (Wamen), Alue Dohong, menyatakan apresiasinya terhadap gerakan Pramuka yang sangat peduli dengan pengurangan masalah sampah.
“Pramuka dapat menjadi agen perubahan persoalaan sampah. Karena salah satu permasalahan pengelolaan sampah adalah persoalan kepedulian dan perubahan perilaku,” sebut Wamen.
Menurutnya, jumlah anggota Pramuka yang mencapai 20 – 30 juta orang, merupakan kekuatan bangsa dan jika bergerak bersama-sama, maka target nasional pengurangan sampah hingga 70% dan penanganan sampah 30% pada 2025 itu bisa dicapai dengan mudah.
“Persoalan sampah harus menjadi perhatian utama, (sehingga) dalam (penanganannya) perlu melibatkan seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri, tanpa ada partisipasi dari seluruh pihak, masyarakat, pelaku usaha, dan para innovator. Suatu keniscayaan pelibatan masyarakat menjadi hal yang penting,” tegas Alue.
Pada tahun 2019 KLHK mencatat jumlah timbulan sampah sebesar 67,8 juta ton/tahun, yang terdiri dari sampah organik dengan persentase sebesar 57 persen, sampah plastik 15 persen, sampah kertas 11 persen dan sampah lainnya 17 persen. Kondisi ini, sebut Wamen, akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.
Alue mengungkapkan, pada tahun 2020, pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kepolisian RI tentang Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri. Diharapkan dengan terbitnya SKB ini dapat menyediakan bahan baku industri daur ulang dan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah dalam negeri.
“Lahirnya Program Sekolah Sampah Nusantara menjadi salah satu bentuk nyata menyambut kebijakan tersebut karena secara proaktif mengimplementasikan kebijakan ke dalam aksi nyata. Sekolah Sampah Nusantara menekankan pada pendekatan edukasi dan upaya perubahan perilaku kepada masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap sampahnya. Ke depan, diharapkan Program Sekolah Sampah Nusantara juga akan mencakup pendekatan ekonomi dalam penyediaan bahan baku daur ulang dalam negeri,” harap Alue.
Program Sekolah Sampah Nusantara berlandaskan pada Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah 2025 Indonesia bebas sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.
