MajalahCSR.id – The United Nations Climate Change Conference of The Parties (COP26) atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Iklim sudah dimulai sejak Minggu (31/10/2021) kemarin di Glasgow, Irlandia. Hasil pertemuan diharapkan menjadi solusi bagi bumi untuk lebih dekat lagi dalam mencapai ekonomi karbon netral.
Konferensi iklim ini merupakan ajang pertemuan delegasi negara-negara di dunia untuk memaparkan rencana mereka masing-masing dalam upaya mengurangi emisi demi menekan dampak buruk perubahan iklim.
Yang masih menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana negara-negara itu memperluas komitmen pada perjanjian Paris 2015 untuk menekan pemanasan global di bawah 2°Celsius (3,6°Fahrenheit) dari standard era pra-industri, di mana patokan idealnya di bawah 1,5°C pada 2100 mendatang.
Sebanyak 197 perwakilan pada konferensi menyetujui perjanjian Paris 2015, setiap negara menyatakan akan berkomitmen mengurangi emisi untuk menstabilisasi kenaikan suhu di bawah 1,5°C.
Mengutip Science Alert, ahli iklim menyebut untuk meraih capaian ini, seluruh dunia harus secepatnya menghentikan pemakaian bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Menguranginya hingga 45% pada 2030 dengan basis data 2010, sampai mencapai kondisi karbon netral pada 2050.
Sayangnya politisi di sejumlah negara tak semuanya konsisten dalam memenuhi perjanjian. Pada 2019, Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, bahkan menarik diri. Namun, pada era Joe Biden sekarang, Amerika kembali menegaskan komitmennya meneruskan kesepakatan pada 2021 ini.
Tujuan COP26, menurut penyelenggara, mendorong negara-negara menyetujui rencana ambisi pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2030; bekerja sama dalam mengadaptasi upaya meredam perubahan iklim; memobilisasi penyediaan dana sebesar UD$ 100 miliar untuk negara berkembang per tahun demi investasi karbon netral secara global. Dengan kata lain, jumlah emisi yang kita produksi tidak lebih dari jumlah yang dihilangkan dari atmosfir.
Tujuan akhirnya dari COP26 adalah finalisasi dokumen peraturan Paris (Paris Rulebook mulai diterapkan pada COP24 di Polandia), yang menjadi panduan tahapan untuk memenuhi perjanjian Paris. Sesuai angka, konferensi kali ini merupakan yang ke -26 di mana pelaksanaannya tertunda akibat pandemi yang seharusnya digelar pada tahun lalu.
Seluruh negara akan dimintai melakukan “komunikasi yang adaptif”, yang akan mengarahkan pada tantangan terkait perubahan iklim, menghadapi rintangannya dengan rencana serta upaya.
Salah satu isu tantangan yang mengemuka adalah bagaimana setiap negara bisa memastikan bahwa hitungan reduksi emisi yang dilakukan tidak keliru dengan menghitunnya lebih banyak dari fakta yang sebenarnya.
Bagian penting lainnya dari perjanjian Paris adalah pasar karbon (carbon market). Negara atau perusahaan yang merasa kesulitan mereduksi emisi, seperti industri penerbangan, dapat membeli kredit emisi dari perusahaan yang mampu menanganinya. Ini tentu saja akan menyeimbangkan upaya menurunkan emisi.
Menurut seorang pakar kebijakan iklim, kondisi ini rentan terjadi penyalahgunaan. Bayangkan jika perusahaan sekelas Amazon, mengandalkan penurunan emisi hanya dengan mengubah mobil barang mereka bertenaga listrik saja. Baik Amazon dan Amerika lantas mengklaim kredit karbon yang dinilai sebagai hasil dari pengurangan emisi mereka (padahal hanya Amazon yang melakukannya). Tanpa peraturan yang jelas untuk menghindari klaim ini, pasar karbon di lapangan bahkan memicu lebih banyak lagi emisi, bukannya berkurang.
Masih ada harapan terkait COP26 dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kebocoran dokumen (laporan iklim) yang diberitakan BBC mengungkap sejumlah negara yang melobi sektor pemodalan untuk tetap mendukung industri energi fosil alih-alih menggantinya.
