Jakarta – MajalahCSR. Kontribusi terkait penurunan gas rumah kaca bisa menjadi salah satu pilihan swasta guna mendukung pemerintah. Pihak swasta pun bisa dengan mudah untuk melaporkan usaha penurunan gas rumah kaca dalam suatu laporan, kemudian dilaporkan kepada pemerintah.
Direktur eksekutif Indonesia Business Council for Sustainability Development (IBCSD) Budi Santosa, mengatakan bahwa banyak sektor swasta yang masih bingung untuk melaporkan usaha penurunan emisi ini. Namun Budi melihat adanya beberapa cara untuk pelaporan emisi ini sebagai pilihan.
“Banyak pengalaman rekan-rekan saya di perusahaan yang bingung ada GRI dan lain-lain. Jangan menjadi bingung, tapi jadikan pilihan bagi kita untuk memberikan kontribusi komitmen kita secara global untuk penurunan emisi,” ujarnya dalam acara IBCSD Company Workshop on CDP: Understanding the Carbon Disclosure Report, selasa (18/4).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyoroti mengenai penurunan emisi ini. Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Dr. Ir. Joko Prihatno, M.M mengatakan bahwa salah satu cara untuk mendukung SDGs adalah dengan membangun ownership dan komitmen, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Dalam 17 tujuan SDGs yang diadopsi oleh Indonesia, salah satunya adalah mengenai perubahan iklim. Sehingga kontribusi penurunan emisi oleh pihak swasta maupun masyarakat sejalan dengan tujuan pemerintah.
Landasan hukum dari penurunan emisi ini pertama adalah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diratifikasi melalui UU no.6/1994. Kedua Kyoto Protokol to the UNFCCC yang diratifikasi melalui UU no.17/2004.
Ketiga melalui Perpres no.6/2011 mengenai Reancana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres no.71/2011 mengenai Penyelenggaraan Investarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
Keempat adalah Doha Amendment to the Kyoto Protocol yaitu penerimaan melalui instrument piagam penerimaan tanggal 6 agustus 2014, disampaikan ke Sekretariat INFCCC pada 30 september 2014. Kelima yang paling baru adalah Paris agreement to the UNFCCC yang diratifikasi melalui UU no.16/2016.
Salah satu perusahaan yang sudah berkomitmen sustainability adalah Asia Pulp and Paper (APP). Inggih menjelaskan, pada tahun 2012 APP meluncurkan sustain roadmap 2020, dimana target-target mengenai climate change, solid waste dan lainnya dijabarkan.
Untuk memperkuat komitmennya, APP memperkuat Forest Conservation Policy, salah satu pilar roadmapnya. Ada empat pilar didalamnya, yaitu komitmen untuk tidak mengambil bahan baku kayu dari hutan alam, melindungi kawasan gambut, empower local people dengan memfokuskan desa makmur peduli api, global fiber supply dengan memastikan serat impor memenuhi standar legalitas.
Tidak mudah memang perjalanan APP. Inisiatif APP terhadap carbon footprint, sudah dilakukan sejak 2005-2006, disejalankan dengan rencana pemerintah untuk mereduksi dampak rumah kaca.
“Kami mulai dari dalam pabrik yang memproduksi kertas dan tissue. Selain itu juga di luar pabrik yaitu di hutan,” ujar Environmental and Social Footprint Supervisor for Asia Pulp & Paper (APP), Librian Angraeni yang biasa disapa Inggi ini.
Namun tidak serta merta setelah mempunyai pelaporan carbon footprint lalu dilaporkan ke CDP. Atas masukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya, mempelajari, lalu membandingkan apakah pelaporannya sudah sesuai dengan tata cara pelaporan di CDP, barulah pada tahun 2014 APP melaporkan melalui CDP untuk pelaporan tahun 2013. Awalnya hanya satu platform yang dilaporkan kemudian berkembang menjadi dua, yaitu CDP forest melalui forest food disclosure dan CDP supply change.
CDP akan memberikan feedback pada pelaporan perusahaan. Meskipun APP mendapatkan nilai C, tetapi Inggi berbangga diri, karena nilai ini termasuk lebih tinggi dibandingkan industri serupa.
“Kedepan kita terus benchmark dengan perusahaan serupa, sudah dimana posisi APP, dan bagaimana APP bisa mencapai posisi industry terbaik,” paparnya.
Menurutnya, kedepan tidak hanya kepercayaan konsumen yang didapat, tetapi juga transparansi dan posisi dengan competitor.
