Jakarta – Majalahcsr. Angka kemiskinan Indonesia adalah 10,86%, dari jumlah penduduk. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan dapat menurunkan jumlah ini pada tahun 2017 sampai di angka 7% atau 8% dengan upaya dan kerja keras semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah tapi juga dukungan pemangku kepentingan termasuk didalamnya dunia usaha yang perlu didorong dan ditingkatkan.
Dunia usaha dalam hal ini ikut disorot untuk berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Bambang Mulyadi menjelaskan, UU 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas khususnya di pasal 66, untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan satu komitmen perusahaan agar dapat menignkatkan taraf hidup dan lingkungannya. Bukan hanya untuk kepentingan perusahaan tetapi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu.
“Oleh karenanya perusahaan bisa memberikan sebagai keperdulian kepada masyarakat di sekitar,” ujar Bambang.
Dok. Majalahcsr
Bahkan UU 11 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 38 menyebutkan peran serta masyarakat baik perseorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat didalamnya juga badan usaha. Hal ini menegaskan bahwa legalitas dalam melakukan upaya-upaya memperhatikan masyarakat di lingkungan perusahaan tersebut sangat kuat.
Saat ini pantauan dari pihaknya sebatas pada perusahaan-perusahaan yang masuk kedalam lingkup forum CSR bidang kesejahteraan sosial. Meskipun, dirinya juga yakin bahwa diluar forum CSR masih banyak perusahaan lainnya yang melakukan tanggung jawab sosialnya.
“Kami yakin banyak perusahaan yang memberikan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar perusahaan itu,” papar Bambang lagi.
