Jakarta, MajalahCSR.id – Seperti dua tahun sebelumnya, Laporan Doing Good Index (DGI) 2022 menempatkan Indonesia di jajaran negara berperingkat “doing […]
Setelah penanganan secara tanggap darurat tahap pertama, diperlukan langkah lebih lanjut secara menyeluruh dan terpadu terutama dalam rangka pemulihan, perawatan, dan pengembangan kehidupan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat Asmat secara partisipatif agar tumbuh kemandirian dalam jangka panjang
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 sebesar 9,5-10% atau turun dari 2017 yang dipatok 10,5%. Hal ini mengacu kepada penurunan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia sebesar 10,64%.
Angka kemiskinan Indonesia adalah 10,86%, dari jumlah penduduk. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan dapat menurunkan jumlah ini pada tahun 2017 sampai di angka 7% atau 8% dengan upaya dan kerja keras semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah tapi juga dukungan pemangku kepentingan termasuk didalamnya dunia usaha yang perlu didorong dan ditingkatkan.
Masalah gizi buruk bayi di Indonesia menjadi ancaman bagi generasi penerus bangsa. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bahkan menyebutkan bahwa gizi buruk ini berasal dari ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan si jabang bayi.
Kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan sosial masih menjadi hal mewah di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, di daerah pinggiran pun menjadi sesuatu yang masih tidak bisa dihindarkan.
