Uni Eropa bekerja sama dengan Search for Common Ground, IDEA dan Forum CSO, dan didukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menggelar acara Urun Rembug Desa, Senin (26/08/2019) di Jakarta. Bertema “Menuju Desa yang Damai, Inklusif dan Partisipatif“, Urun Rembug Desa adalah pertemuan untuk pembelajaran hasil praktik Program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Tabanan (Bali) dan Kabupaten Bogor (Jawa Barat).
Acara dihadiri oleh perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan penyelenggara komunitas dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangka berbagi pengalaman dalam mengadvokasi pembangunan desa yang inklusif.
Selama beberapa tahun ini, Uni Eropa dan Indonesia telah bekerja sama untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mendukung masyarakat sipil, memajukan sistem pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan hidup, penanganan dampak perubahan iklim, mendorong pendidikan dasar, dan pencegahan penyakit. Elemen penting dalam kerja sama bilateral ini adalah kerjasama dengan masyarakat sipil dalam pemajuan hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pembangunan ekonomi, dan isu-isu pembangunan lainnya.
Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender, yang merupakan sebuah program yang mendukung pembangunan yang inklusif di Indonesia dan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Dalam sambutannya, Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa di Indonesia, Charles-Michel Geurts,menekankan pentingnya kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan dana desa dapat menjangkau seluruh penduduk desa. Hal ini untuk memastikan, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, yang juga merupakan poin penting dari Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.
Melalui kerjasama dengan Search for Common Ground, Forum CSO dan IDEA, program Uni Eropa ini telah menciptakan 54 Penyelenggara Komunitas (COs) dari 18 desa di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tabanan. Forum CSO terdiri dari 9 lembaga swadaya masyarakat yang telah melaksanakan program ini dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara konstruktif dalam proses penganggaran yang responsif gender.
Program yang sudah berlangsung selama 3 tahun telah menjangkau masyarakat Indonesia yang ada di 300 desa. Penyebaran informasi dilakukan melalui diseminasi informasi tentang hasil audit sosial dan hak-hak masyarakat lewat media radio, papan-papan pengumuman desa dan media komunikasi lainnya.
Temuan-temuan penting dari pelaksanaan program ini telah disebarluaskan melalui radio. Adapun materi yang disebarkan adalah hasil diskusi tentang berbagai hal. Diantaranya, pelaksanaan dana desa untuk pencegahan konflik; kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa: praktik-praktik baik dari berbagai desa; serta transparansi anggaran: upaya untuk mencegah konflik kekerasan.
